MURATARA-\u00a0 Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rapat bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dan komisi II DPR RI membahas permasalahan perangkat desa pada 24 Januari 2023.<\/p>\n
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara melalui Komisi I DPRD Muratara dan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia(PPDI) menghadiri rapat dengan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga dihadiri oleh Komisi II DPR RI untuk menyampaikan semua permasalahan tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, yang tidak melalui Prosedural oleh Kepala desa terpilih.<\/p>\n
Ketua Komisi I DPRD Muratara Hermansyah Syamsiar mengatakan, dirinya sangat mensupport dengan hadirnya PPDI Muratara yang merupakan wada sebagai penyalur dan penampung semua persoalan perangkat desa dalam wilayah Muratara.<\/p>\n
\u201cMelalui PPDI inilah mereka bisa langsung komunikasi dan konsultasi bersama Kemendagri Dirjen Bina Pemerintah Desa, serta menyampaikan langsung semua pemaslahan pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak sesuai prosedur,\u201dkatanya.<\/p>\n
Hermansyah Syamsiar juga menjelasakan,dalam UU NO 6 tahun 2014. Pasal 29 sudah jelas,, Jika ada Kepala Desa yang tidak mengikuti aturan, Bupati harus menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap kepala desa yang telah melanggar, baik berupa lisan maupun surat teguran.<\/p>\n
\u201cSeharusnya bagi Kepala desa yang menyalahi aturan dalam melantik perangkat desa, Bupati harus berikan sanksi tegas,agar permasalahan ini cepat terselesaikan,\u201dtegas Hermansyah Syamsiar saat dihubungi usai mengikuti rapat di Komisi II DPR RI.<\/p>\n
Sementara itu Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Muratara Ades S.T mengatakan, sebelum rapat di Komisi I DPR RI bersama Mendagri,DPRD Muratara dan Komisi II DPR RI,pihaknya sudah melakukan audiensi Bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi 1, Asisten 1, kadin PMD-P3A, Inspektorat, dan seluruh camat se-Kabupaten Muratara. Namun belum menemukan titik terang karna tidak sesuai dengan Permendagri no 67 tahun 2017.<\/p>\n
Pengurus PPDI Muratara bersama Ketua Komisi 1 DPRD Muratara beserta anggota melakukan konsultasi ke Kemendagri Bidang Dirjen Bina Pemerintah Desa, Terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa,<\/p>\n
\u201cKemarin tanggal 24 Januari 2023 kami telah melakukan rapat bersama di DPR RI Komisi II, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Tito Karnavian, Dan telah menyampaikan terkait permasalahan yang ada di setiap Desa.ternyata sanksi nya sudah jelas diatur dalam UU NO 6 tahun 2014. Pasal 29. tentang larangan bagi kepala desa. Apabila Kepala Desa Melanggar dapat diberhentikan. sebagaimana telah diatur dalam pasal 40.dengan melalui mekanisme yang ada,\u201d pungkasnya. (Adv\/Aak)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"