Referensinews.id – Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas tahun 2019 habiskan anggaran 30 Milyar, siapa yang untung? Atau Bimtek merupakan “modus bancakan” habiskan uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Azandri Selaku ketua DPRD enggan bersuara alias bungkam. Sementara Sekretariat Dewan Mura seolah setali tiga uang dan sulit dihubungi.
Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Zainuri, dalam laporan aksi unjuk rasa ke Polres Musirawas guna menyampaikan aspirasi masyarakat, pada poin Tiga (3) juga mempertanyakan perihal Bimtek 30 Milyar anggota DPRD Musirawas, Kamis 12 Desember 2019.
Sementara, Efendi Ketua Yayasan Pucuk dalam keterangan dan analisanya mengungkapkan bahwa Bimtek merupakan kegiatan rutin dewan setiap tahunnya dan Bimtek itu ada Dua macam yakni Bimtek dari lembaga resmi negara dan yang dan dari lembaga non pemerintah.
“Kalau dari lembaga resmi negara umum nya tepat waktu “empat hari ya empat hari sesuai jadwal”.
Sementara Bimtek dari non pemerintah inilah yang kita duga menjadi modus bancakan. Siapa yang untung? ya semuanya untung, bukan hanya anggota dewan, eksekutif Sekretariat pun meraup untung, seloroh Efendi.
“Ayo, kita hitung-hitungan. Jumlah anggota DPRD Mura ada 40 orang, jika biaya Bimtek nya 5 Juta berarti menghabiskan anggaran 200 Juta untuk 1× Bimtek ditambah beban biaya SPPD,” terang Fendi.
Lanjutnya, Bimtek non pemerintah ini rawan dimainkan “jika dijadwalkan 3 hari bisa di stel 1 hari, bahkan bisa piktif (tidak sama sekali) dan soal SPJ gampang di atur, tutup Fendi sambil berucap nanti kita sambung pembahasannya. (RN)
