MUSI RAWAS – Sebuah pemandangan kontras yang menyayat hati tersaji di Kabupaten Musi Rawas.
Di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membangun kompleks Rumah Dinas Bupati yang mewah, sejumlah siswa di SDN 2 Semangus Lama harus bertaruh nyawa di bawah naungan atap sekolah yang nyaris amburuk. Kamis (2/4/2026).
Foto-foto yang beredar menunjukkan kondisi SDN 2 Semangus Lama yang sangat memprihatinkan. Plafon kayu pada selasar bangunan tampak melapuk, terkelupas, dan menggantung, hanya menunggu waktu untuk jatuh menimpa siapa pun yang melintas. Kondisi infrastruktur pendidikan yang “sekarat” ini berbanding terbalik dengan ambisi estetika pembangunan di pusat pemerintahan.
“Proyek Abadi” di Tengah Garis Kemiskinan yang Mencekik.
Berdasarkan data BPS, warga Musi Rawas kini harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dengan Garis Kemiskinan (GK) yang melonjak mencapai Rp616.298 per kapita/bulan pada 2025. Namun, beban hidup rakyat seolah tak sejalan dengan prioritas anggaran pemerintah.
Penelusuran pada LPSE Kabupaten Musi Rawas mengungkap rincian anggaran fantastis untuk Kompleks Rumah Dinas Bupati yang dijuluki masyarakat sebagai “Proyek Abadi”:
- Periode Awal (2023) –Pada tahap awal, anggaran sebesar Rp24,5 miliar dikucurkan hanya untuk konstruksi utama, ditambah biaya supervisi sebesar Rp500 juta.
2. Periode (2024) – • Pagar Kompleks: Rp3,2 Miliar• Rumah Adat di dalam kompleks: Rp1,4 Miliar• Pembangunan Gedung tambahan: Rp9,9 Miliar• Akses Jalan: Rp5 Miliar• Dokumen Lingkungan & Andalalin: ±Rp466 Juta
3. Periode (2025) – • Pembangunan Mess Karyawan & Pendopo: Rp20 Miliar• Lanjutan Gedung Griya Agung: Rp15 Miliar• Lanjutan Pembangunan Kompleks: Rp9,9 Miliar• Lanjutan Pagar Kompleks: Rp7 Miliar• Serta berbagai biaya pengawasan dan DED Landscape yang mencapai miliaran rupiah.
Jika ditotal secara keseluruhan sejak 2023, megaproyek ini telah menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga angka yang sangat fantastis. Kondisi ini memicu kritik mengenai asas kepatutan dan urgensi anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan (PUCKTRP) Musi Rawas belum memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan di balik berlanjutnya proyek ini di tengah tren kenaikan angka kemiskinan, serta apakah “keran” anggaran ini masih akan tetap terbuka pada tahun 2026 mendatang. (TIM)
