MUSI RAWAS – ZONAMUSI.COM,–
Di tengah perjuangan rakyat Kabupaten Musi Rawas menghadapi biaya hidup yang kian mencekik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas justru terus memacu proyek prestisius pembangunan kompleks Rumah Dinas Bupati. Kontras yang tajam terlihat saat angka Garis Kemiskinan (GK) terus melonjak, sementara anggaran puluhan miliar rupiah “tertanam” pada bangunan yang tak kunjung usai tersebut. Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan tren kenaikan yang memprihatinkan sepanjang lima tahun terakhir.
Ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non-makanan) dipotret melalui angka berikut:
Tahun Garis Kemiskinan (Per Kapita/Bulan)
2021 Rp493.673
2022 Rp524.110
2023 Rp564.151
2024 Rp589.926
2025 Rp616.298
Kenaikan ini mengindikasikan bahwa warga Musi Rawas harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk bertahan hidup di atas standar kemiskinan, di saat daya beli masyarakat sedang diuji.
Ironisnya, alih-alih memprioritaskan program pengentasan kemiskinan yang menyentuh akar rumput, Pemkab Musi Rawas justru terjebak dalam ambisi pembangunan kompleks Rumah Dinas Bupati yang dijuluki sebagai “Proyek Abadi”. Sejak tahun 2023 hingga 2025, anggaran fantastis terus mengalir dari kas daerah.
Berdasarkan penelusuran pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Musi Rawas, berikut adalah rincian anggaran tersebut:
- Periode Awal (2023) –
Pada tahap awal, anggaran sebesar Rp24,5 miliar dikucurkan hanya untuk konstruksi utama, ditambah biaya supervisi sebesar Rp500 juta. - Periode (2024) –
• Pagar Kompleks: Rp3,2 Miliar
• Rumah Adat di dalam kompleks: Rp1,4 Miliar
• Pembangunan Gedung tambahan: Rp9,9 Miliar
• Akses Jalan: Rp5 Miliar
• Dokumen Lingkungan & Andalalin: ±Rp466 Juta - Periode (2025) –
• Pembangunan Mess Karyawan & Pendopo: Rp20 Miliar
• Lanjutan Gedung Griya Agung: Rp15 Miliar
• Lanjutan Pembangunan Kompleks: Rp9,9 Miliar
• Lanjutan Pagar Kompleks: Rp7 Miliar
• Serta berbagai biaya pengawasan dan DED Landscape yang mencapai miliaran rupiah.
Jika ditotal secara keseluruhan sejak 2023, megaproyek ini telah menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga angka yang sangat fantastis. Kondisi ini memicu kritik mengenai asas kepatutan dan urgensi anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan (PUCKTRP) Musi Rawas belum memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan di balik berlanjutnya proyek ini di tengah tren kenaikan angka kemiskinan, serta apakah “keran” anggaran ini masih akan tetap terbuka pada tahun 2026 mendatang.(TIM)
